Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI

Belajar Daring - Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI merupakan tema kali ini yang akan Admin bagikan kepada Anda.

Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI dapat dijadikan sebagai bahan latihan dalam menjawab soal-soal pada mata pelajaran PPKn.

Selain itu juga, Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan soal-soal pada mata pelajaran PPKn.

Berikut di bawah ini adalah beberapa contoh dari Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI:

1. Desentralisasi secara etimologis, berasal dari bahasa…

    a. Inggris         

    b. Belanda

    c. Latin

    d. Arab

    e. Yunani

Pembahasan: Menurut Koesoemahatmadja pengertian desentralisasi berasal dari bahasa latin de = lepas, dan centrum = pusat; desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.

2. Contoh urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dalam bidang yustisi yaitu…

    a. Mengangkat pejabat politik

    b. Menyatakan damai dan perang

    c. Mendirikan lembaga peradilan

    d. Mencetak uang

    e. Menetapkan kebijakan luar negeri

Pembahasan: Yang dimaksud dengan urusan yutisi antara lain meliputi mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian , memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang.

3. Dasar hukum otonom daerah tercantum dalam UUD 1945 pasal…

    a. 20

    b. 19

    c. 18

    d. 17

    e. 16

Pembahasan: Dalam Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

4. Memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. 

Hal ini merupakan fungsi pemerintahan dalam…

    a. Pelayanan

    b. Pengaturan

    c. Pemberdayaan

    d. Efisiensi

    e. Fungsional

Pembahasan: Regional function, fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri, artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat.

5. Yang mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, adalah kelompok…

    a. Anglo Saxon

    b. Continental

    c. Merkantilisme

    d. Liberal

    e. Feudal

Pembahasan: Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekosentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi.

6. Penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan disebut desentralisasi…

    a. ketatanegaraan

    b. politik

    c. kebudayaan

    d. fungsional

    e. jabatan

Pembahasan: Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang da tanggung jawab atau kekuasaan untuk meyelenggarakan sebagian atau sekuruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom.

7. Desentralisasi tidak hanya pemecahan penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bertujuan untuk mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat…

    a. sentralistik

    b. monarki

    c. dekosentrasi

    d. absolut

    e. feudal

Pembahasan: Sentralisasi berarti kewenangan dan pengelolaan pemerintahan hanya berpusat di satu pihak, biasanya peemrintahan pusat. 

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi.

8. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor…

    a. Birokrasi

    b. Sumber daya alam

    c. Teknologi

    d. Ilmu pengetahuan

    e. Kebudayaan

Pembahasan: sumber daya alam termasuk manusia adalah yang terpenting, karena jika sebuah negara memiliki suatu sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas maka ia akan mampu mengolah sumber daya alam dengan baik.

9. Asas desantralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum…

    a. Keperdataan

    b. Kepidanan

    c. Ketatanegaraan

    d. Kewilayahan

    e. Internasional

Pembahasan: Asas desantralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan , dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada peenrima sebagian hak, dengan obyek tertentu.

10. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada…

    a. BPD

    b. DPR

    c. Masyarakat 

    d. DPRD

    e. Pemerintahan

Pembahasan: penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 UUD Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban.

Demikianlah contoh dari beberapa Kumpulan Soal PPKn Kelas X: Desentralisasi atau Otonom Daerah dalam NKRI yang dapat Admin bagikan kepada Anda semua, semoga dapat bermanfaat.

Terima Kasih.

Selamat Belajar Daring.

Berbagi :