Kumpulan Soal Ekonomi Kelas XI: APBN dan APBD

Belajar Daring - Kumpulan Soal Ekonomi Kelas XI: APBN dan APBD adalah tema tulisan yang berisi beberapa kumpulan soal.

Contoh dari Kumpulan Soal Ekonomi Kelas XI: APBN dan APBD tersebut dapat Anda jadikan sebagai bahan referensi dan acuan dalam belajar.

Berikut di bawah ini adalah beberapa contoh dari Kumpulan Soal Ekonomi Kelas XI: APBN dan APBD:

Soal Pilihan Ganda

1. APBN adalah....

    A. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

    B. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

    C. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

    D. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

    E. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

2. APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah....

    A. UU No. 14 Tahun 2019

    B. UU No. 20 Tahun 2019

    C. UU No. 4 Tahun 2020

    D. UU No. 11 Tahun 2020

    E. UU No. 20 Tahun 2020

3. Tujuan dari penyususunan APBN adalah....

    A. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

    B. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

    C. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

    D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

    E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional

4. Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah....

    A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

    B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

    C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan

    D. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

    E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

5. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah....

    A. Fungsi Otoritas

    B. Fungsi Perencanaan

    C. Fungsi Alokasi

    D. Fungsi Distribusi

    E. Fungsi Pengawasan

6. Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi...

    A. Fungsi Otoritas

    B. Fungsi Perencanaan

    C. Fungsi Alokasi

    D. Fungsi Distribusi

    E. Fungsi Pengawasan

7. APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah....

    A. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN

    C. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas

    D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak

    E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan 

8. Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu...

    A. UUD 1945 Pasal 23

    B. UUD 1945 Pasal 28

    C. UUD 1945 Pasal 29

    D. UUD 1945 Pasal 30

    E. UUD 1945 Pasal33

9. Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu...

    A. DPRD

    B. MPR

    C. DPD

    D. MA

    E. BPK

10. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu ...

    A. Alokasi

    B. Regulasi

    C. Distribusi

    D. Stabilisasi

    E. evaluasi

11. Postur APBN secara umum terdiri atas Pendapatan dan belanja negara. Pendapatan terbagai atas....

    A. Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak

    B. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri ( hibah)

    C. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak

    D. Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak

    E. Pendapatan pajak dan pendapatan hibah

12. Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri

    A. Pajak penghasilan

    B. Pajak perdagangan ekspor

    C. Cukai

    D. Hadiah dari negara asing

    E. Laba dari BUMN

13. Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen....

    A. Hibah

    B. Penerimaan Pajak

    C. Penerimaan pinjaman

    D. Penerimaan dalam negeri

    E. Penerimaan lain-lain

14. Perhatikan komponen pendapatan berikut ini:

    1. Pajak penghasilan (PPh)

    2. bagian laba dari BUMN

    3. Cukai

    4. Pungutan ekpor

    5. Penerimaan dari pengelolaan SDA

Dari konponen penerimaan diatas yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor....

    A. 1, 2 dan 3

    B. 2, 3 dan 4

    C. 3, 4 dan 5

    D. 1, 3 dan 4

    E. 2, 4 dan 5

15. Komponen belanja negara dalam APBN terbagi atas.....

    A. Belanja Pemerintah pusat dan belanja rutin

    B. Belanja pembangunan dan pengeluaran daerah

    C. Belanja Pemerintah pusat dan belanja pembangunan

    D. Belanja rutin dan belanja pembangunan

    E. Belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah

16. Bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan atas arahan pemerintah pusat disebut....

    A. Dana alokasi khusus

    B. Dana alokasi umum

    C. Dana talangan khusus

    D. Dana bantuan bencana

    E. Dana alokasi khusus

17. Jika disusun APBN dengan menggambarkan kondisi pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah....

    A. Anggaran surplus

    B. Anggaran dinamis

    C. Anggaran berimbang

    D. Anggaran defisit

    E. Anggaran tidak dinamis

18. Dana Desa yang dialokasi pemerintah pusat termasuk dalam alokasi ....

    A. Belanja khusus

    B. Belanja pemerintah pusat

    C. Belanja pemerintah daerah

    D. Belanja daerah otonomi

    E. Belanja pembangunan

19. APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian negara, yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah....

    A. Pertumbuhan ekonomi meningkat

    B. Peningkatan GNP

    C. Panambahan jumlah uang yang beradar

    D. Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal

    E. Peningkatan lapangan kerja

20. Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ....... setelah APBN ditetapkan

    A. satu minggu

    B. satu bulan

    C. tiga minggu

    D. tiga bulan

    E. empat bulan

21. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah...

    A. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

    B. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

    C. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

    D. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

    E. Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA

22. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi....

    A. Otorisasi

    B. perencanaan

    C. pengawasan ,

    D. alokasi

    E. distribusi

23. Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah....

    A. Dana alokasi umum

    B. Pajak Daerah

    C. Retrebusi Daerah

    D. Pajak hiburan

    E. Parkir

24. APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Berikut bidang yang menjadi urusan wajib adalah....

    A. pendidikan,

    B. kesehatan

    C. perumahan

    D. Energi dan sumber daya mineral

    E. Kebudayaan

25. Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut....

    A. Belanja rutin

    B. Belanja pembangunan

    C. Belanja langsung

    D. Belanja tidak langsung

    E. Belanja pegawai

26. Komponen Belanja dibawah ini termasuk belanja tidak langsung kecuali....

    A. Belanja pegawai

    B. Belanja modal

    C. Belanja Bunga

    D. Belanja Subsidi

    E. Belanja Hibah

27. Dana alokasi umum termasuk dalam ....

    A. Dana perimbangan

    B. Dana pembangunan

    C. Dana penyeimbang

    D. Dana otonomi daerah

    E. Dana bencana

28. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk....

    A. Undang-udang

    B. Kepres

    C. Permendagri

    D. Perda

    E. Nota keuangan

29. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah...

    A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah

    B. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.

    C. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran

    D. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi

    E. Meningkat status sosial para penguasa dan pengelola daerah

Kunci Jawaban

1. D 

Pembahasan: Daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

2. B 

Pembahasan: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. E 

Pembahasan: Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

4. B 

Pembahasan:

• Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan.

• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan.

• Fungsi Stabilisasi bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

• Fungsi Otoritas bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

• Fungsi perencanaan berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

• Fungsi regulasidigunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

5. C 

Pembahasan: Fungsi alokasi diarahkan untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.

6. C 

Pembahasan:

• Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan.

• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan.

• Fungsi Stabilisasi bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

• Fungsi Otoritas bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

• Fungsi perencanaan berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

• Fungsi regulasidigunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

7. B 

Pembahasan: Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun Rencana APBN oleh pemerintah, diajukan dan dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan Undang undang dan pelaksanaannya dikuatkan dengan Keputusan Presiden 

8. A 

Pembahasan: Pasal 23 UUD 1945 berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. E 

Pembahasan: Badan Pemeriksa Keuangan memberikan masukan atas hasil pemeriksaaan dana APBN.

10. A 

Pembahasan:

• Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan.

• Fungsi Distribusibertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan.

• Fungsi Stabilisasi bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

• Fungsi Otoritas bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

• Fungsi perencanaan berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

• Fungsi regulasidigunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan.

11. B 

Pembahasan: Struktur APBN terbagi atas Pendapatan dan Belanja Negara dimana Pendapatan Negara dibagi menjadi Pendapatan dalam negeri dan pendapatan hibah.

12 D 

Pembahasan:

• Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

• Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negera, serta penerimaan negara bukan pajak lainnnya.

13. A 

Pembahasan: Hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

14. D 

Pembahasan: Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

15. E 

Pembahasan: Belanja Pemerintah Pusat meliputi Pengeluaran rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

16. B 

Pembahasan: Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah batas arahan pemerintah pusat.

17. D 

Pembahasan:

• Kebijakan Anggaran Dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

• Kebijakan Anggaran Anggaran Defisit adalah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara

• Kebijakan Anggaran Anggaran Surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran.

18. C 

Pembahasan: Belanja Pemerintah daerah terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi khusus dan penyeimbang. Dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK, sedang dana otonomi khusu dan penyeimbang diberikan kepada derah otonom.

19. C 

Pembahasan: 

Pembahasan: Pengaruh APBN diantaranya,

• mengetahui besarnya GNP yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun

• dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

• mengatur kestabilan keuangan atau moneter negara dapat terjaga

• Terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka,

20. B 

Pembahasan:

• APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan

• Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran

21. E 

Pembahasan: Tujuan APBD, di antaranya:

• Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

• Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

• Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

• Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

22. D 

Pembahasan:

• Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.

• Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

• Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

• Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran..

• Fungsi distribusi PBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan.

• Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

23. A 

Pembahasan: Pendapatan Asli Daerah

• Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)

• Retrebusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

• Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

24. D 

Pembahasan: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

25. C 

Pembahasan: Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur 

26. B 

Pembahasan: Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas :

• Belanja Pegawai

• Belanja Bunga

• Belanja Subsidi

• Belanja Hibah

• Belanja Bantuan Sosial

27. A 

Pembahasan:

• Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

• Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

28. D 

Pembahasan:

• APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan

• Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran

29. E 

Pembahasan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki dampak:

• mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah

• mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.

• mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.

• mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD

Demikianlah beberapa contoh Kumpulan Soal Ekonomi Kelas XI: APBN dan APBD di atas yang telah Admin bagikan, semoga dapat bermanfaat.

Terima Kasih.

Selamat Belajar Daring. 

Berbagi :